Padamu negeri kami berjanji, Padamu negeri kami berbakti, Padamu negeri kami mengabdi, Bagimu negeri jiwa raga kami. (Pencipta Lirik dan Lagu Bagimu Negeri: Kusbini)

Monday, April 22, 2013

Indonesia Transformed : Long Road to 2045






1. Kutipan pidato Presiden RI pada pengukuhan gelar Doctor Honoris Causa dari NTU Singapore:

2. It is a great honor for me to receive an Honorary Doctorate from one of Asia's leading universities.

3. My sons, Agus Harimurti & Edhie Baskoro, also earned their masters’ degrees from NTU. I am glad I am following in their footsteps.

4. For decades, the size of this Singapore-related Indonesian diaspora has grown considerably.

5. This people-to-people link is the greatest asset in our countries’ close bilateral relations.

6. The NTU awarded me this degree for delivering "political stability, economic development & democratic change" in Indonesia.

7. I inherited a state which had begun to recover in terms of governance capacity. Indonesia was still in debt over USD 7 billion.

8. Relations between the executive, legislature, judiciary were still fluid; problems in Aceh, Papua, a military embargo, corruption.

9. Indonesia's success was relevant not only to our nation, but also to the region, and the wider world.

10. I realized that Indonesia had the potential to be one of Asia's giants, not just a benign one.

11. The worst thing that could happen was for reform to start losing steam.

12. Indonesian drivers of change need to draw from other sources, leadership and governance.

13. Stability, growth, progress could only be achieved if we set the right priorities and execute bold policy measures to achieve them.

14. My instinct in leading Indonesia therefore was NOT to go slower, but to run even FASTER with reforms.

15. We did not just reform, we transformed – "reformasi" to "transformasi".

16. Today we’re a trillion dollar economy, largest economy and middle class in Southeast Asia; 6.3% growth, second after China.

17. Our debt to GDP ratio is 23%, lowest among G-20 economies. We are no longer an “IMF patient”.

18. We resolved conflict in Aceh, improved political reforms in Papua, implemented rapid decentralization.

19. The past decade has been called the "transformational decade".

20. INDONESIAN DEMOCRACY - democratic development is one of the most significant political developments in the 21st century.

21. Indonesia broke a number of myths and stereotypes about democracy.

22. ECONOMIC GROWTH - we broke the notion that democracy and ECONOMIC GROWTH are not mutually exclusive.

23. We had to choose either a lot of democracy but little economic growth; or a lot of economic growth but little political freedom.

24. We did NOT have to choose between democracy and development.

25. Elections in 1999, 2004 and 2009 – still retained economic growth around 6%. Democracy and economic growth are mutually reinforcing.

26. We achieve this by four-track development strategy —pro growth, pro job, pro poor, pro environment.

27. Strategy was to promote a balanced, comprehensive economic development - a framework based on “sustainable growth with equity”.

28. The need was to promote a resilient and vibrant domestic market.

29. Such strategies proved effective in keeping the Indonesian economy afloat in the midst of a global economic slow down.

30. ISLAM AND MODERNITY – we proved democracy, ISLAM and MODERNITY can go well together.

31. Muslims in Indonesia are comfortable with democracy and modernity. This may well offer valuable lessons to Arab Spring countries.

32. MIDDLE-CLASS - democracy does not necessitate the presence of a large MIDDLE-CLASS.

33. A school of thought says a democracy is ripe once a large middle-class is in place.

34. Our 1999 middle-class was 25% of population (45 million). Yet voting turn-out was 77%, highest among open democracies.

35. Enthusiasm for democracy is high across all levels of economic spectrum in Indonesia - rich, middle-class, the poor.

36. Indonesians believe their vote counts, relevant for their future.

37. DECENTRALIZATION – we were one of the most centralized governments in Asia, political & economic decisions were made in Jakarta.

38. We could consolidate our democracy while simultaneously pursuing ambitious decentralization.

39. NATIONAL UNITY - Another myth that we broke was the inter-relationship between democracy and NATIONAL UNITY and SECURITY.

40. Some concerns democracy would unravel Indonesia. One of the most ethnically diverse nations in the world could be the next "Balkan".

41. Mired separatist conflicts in Aceh and Papua intensified. Serious violence in Poso, Ambon, and Maluku. Pockets of extremism rose.

42. I am pleased that the strengthening of our democracy has brought about numerous impacts.

43. Aceh was permanently resolved in 2005. Violence in Poso, Ambon and Maluku ended.

44. Power was devolved to the provinces, and economic growth no longer gravitates in Jakarta.

45. Law enforcement and conflict resolution have become priority for successive governments.

46. STABILITY – an undeniable link between democracy and STABILITY.

47. We demonstrated that democracy can co-exist with development; with national unity; with security; and with stability.

48. KEEPING THE MOMENTUM - Our future will need to be created. Our continued success will need to be earned.

49. Sustaining Indonesia’s transformation will require : hard work and diligence of the people, particularly its leaders;

50. By 2045 - one hundred years of independence - my vision of an Indonesia fully transformed will become a reality.


50 Tweet from  @SBYudhoyono
And picture from @aliyarajasa

22 April 2013

Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

Thursday, April 18, 2013

TEKNOKRASI INDONESIA



Selamat Malam Indonesia :D



Harusnya malam ini saya melanjutkan penelitian saya, tapi apa boleh buat? mendadak isi kepala mau tumpah,  dan tidak tahu harus ditumpahkan kemana lagi kalau tidak di blog ku yang satu ini.

Malam ini saya ingin sekali sharing soal zaman-zaman yang ada di Indonesia. Semua pasti ingat dengan zaman orde lama ketika itu dipimpin oleh Soekarno dalam masa revolusi Indonesia menjadi negara merdeka dan modern selama 21 tahun. Setelah pondasi-pondasi penting ditanam oleh the founding fathers, ekonomi pun mulai ditumbuhkan di zaman orde baru oleh Soeharto selama 32 tahun. Setelah Indonesia melesat dalam perkembangan ekonomi, ternyata eksekutif yang koruptif dan sangat kuat melebihi legistlatif dan yudikatif serta birokrasi yang semakin kolutif memaksa zaman beralih menjadi zaman reformasi yang telah berlangsung selama 14 tahun, merombak habis perundangan yang merampas kedaulatan rakyat. Lalu setelah kita berhasil mereformasi Indonesia, mau apa lagi?


Saat orde lama berlangsung, mungkin tida ada yang tahu Indonesia harus merasakan tumpahnya darah para Jenderal akibat G30S/PKI, cengkraman pertama Soeharto pada Indonesia 1966. Begitu juga saat orde baru, Indonesia yang selalu digoyah oleh peristiwa-peristiwa besar seperti halnya malari, para petrus yang bertebaran berhasil mengikat kencang mereka yang menggoyang orde baru hingga meletus people power pada 1998 menuntut reformasi. Dan kita tidak pernah tau zaman apa lagi yang ada di depan mata kita? atau bahkan anak dan cucu kita nanti?


Sebagai bagian dari rakyat, saya menawarkan konsep "Teknokrasi Indonesia". Ada yang mengartikan secara singkat bahwa teknokrasi ialah pemerintahan yang diisi oleh cendikiawan-cendikiawan atau para teknokrat. Pengertian teknokrat sendiri ialah para ahli atau pakar atau para cendikiawan yang berkiprah di dalam pemerintahan. Teknokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana para ilmuwan, insinyur, ahli di bidang teknologi yang memiliki pengetahuan, keahlian, atau keterampilan, bukan politisi, pengusaha, dan ekonom akan mengendalikan seluruh pembuatan keputusan. Selain itu pengambil keputusan tersebut akan dipilih berdasarkan seberapa besar pengetahuan dan keterampilan mereka di bidangnya.

Sebenarnya kabinet-kabinet pemerintahan Indonesia telah mengakomodir para teknokrat pada posisi strategis. Namun seperti halnya demokrasi yang dijalankan setengah-setengah saat itu, teknokrat ini pun bersanding dengan para politisi dalam sebuah meja kerja. Alhasil keputusan yang didapat selalu sarat kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Contoh yang paling aktual terjadi ialah Kabinet Indonesia Bersatu I (periode 2004-2009) dan II (2009-2014) yang menjadi model Kabinet Nasional yang mengakomodir semua kepentingan partai, daerah dan para pakar. Sejauh ini terdapat 34 kursi menteri (termasuk menteri koordinator), belum lagi pejabat setingkat menteri non departemen dan pejabat-pejabat lembaga negara di pemerintah pusat. Para pembantu presiden ini ternyata mewakili kepentingan presiden atas partai koalisi pendukung pemerintah di DPR RI (Seperti Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian), para putra daerah (Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Dalam Negeri) dan untuk posisi strategis ditempatkan para pakar disana (Seperti posisi Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian). Bagaimana hasilnya selama hampir 10 tahun pemerintahan dengan komposisi menteri seperti ini? hasilnya sangat menggembirakan pada bidang-bidang kementerian yang dikomandani para pakar, seperti halnya keuangan dan perindustrian yang berkembang pesat, indikatornya ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang melesat sejak SBY memegang jabatan Presiden hanya bermodal kurang dari 400 Triliun untuk mengurus lebih dari 200 juta penduduk Indonesia, hingga diakhir masa jabatannya menjadi lebih dari 1400 triliun.



Tidak terbayang bagaimana jika jabatan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian dan seluruh menteri dan ketua lembaga negara lainnya benar-benar diduduki oleh para pakar dibidangnya. Jangan hanya semata-mata untuk mengamankan kepentingan politik, meredam gejolak anggotan dewan di Senayan dengan memberi kursi menteri untuk partainya.

BJ. Habibie, ingat dengan nama tersebut? dialah salah satu teknokrat yang paling berpengaruh besar dalam masa transformasi Indonesia menjadi negara berbasis teknologi, salah satu capaiannya ialah membuat wadah penelitian dan penerapan teknologi yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pabrik pesawat terbang yaitu Industri Pesawat Terbang Nasional (PT. IPTN) lalu pada masa Presiden Abdurahman Wahid berganti menjadi Dirgantara Indonesia, dan karya fenomenalnya yaitu Pesawat N-250 yang kandas oleh perjanjian bantuan hutang oleh International Monetary Fund (IMF) sebelum kejatuhan Soeharto tahun 1998. Ia juga teknokrat pertama yang berhasil meraih posisi puncak negeri ini pada zaman peralihan menuju reformasi Indonesia. Bangsa yang besar maha luas ini butuh puluhan ribuan Habibie di berbagai bidang untuk menggeser para birokrat di Pemerintahan Pusat hingga Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, puluhan ribu teknokrat yang tidak punya kepentingan golongan selain kepentingan untuk memajukan tanah air.

Sekali lagi, saat ini Indonesia butuh teknokrasi, bukan restorasi (seperti yang didengungkan partai baru, Nasional Demokrat).



Di Ibukota Tanah Airku,
19 April 2013

Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

Tuesday, April 16, 2013

Lena dan Lupa

Kepada cicit-cicit korban penjajahan yang kelam dan keji, Rakyat Indonesia.
Kepada cucu-cucu pejuang perebutan kemerdekaan yang heroik, Rakyat Indonesia.

Jangan pernah lupakan apa yang telah penjahat peradaban tersebut telah lakukan kepada moyang-moyang Indonesia. Lawan lena dan lupa akan kebiadaban watak mereka. Direndahkan selama 350 tahun lebih harusnya membekas di setiap kepala Rakyat Indonesia. Dikuras semua kesuburan dan kekayaan tanah air kita secara paksa tidak akan pernah terbayar dengan satu juta kata maaf. Lena dan lupa hanya akan meredupkan semangat perlawanan, hingga berujung pada pembangunan sarat kepentingan asing.

BAKAR LAGI, NYALAKAN LAGI..!!



Gambar diatas ialah Peta Kepemilikan Asing atas wilayah Minyak dan gas serta Gas Metana Batubara di Indonesia 2012, Sampai kapan??

Di tanah airku tercinta,
16 April 2013

Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

Monday, April 8, 2013

Bangsa Yang (Tidak) Menua




Setidaknya mulai 3 tahun lagi, atau sepanjang kurun waktu 2015 hingga 2025 Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai dampak positif stuktur umur penduduk, yaitu meningkatnya jumlah penduduk berusia produktif. Pada kurun waktu itu Indonesia akan menikmati demographic dividen (keuntungan ekonomi atas struktur umur penduduk) karena selain jumlah penduduk berusia produktif meningkat, sebaliknya penduduk berusia non produktif berkurang. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh BPS, jumlah usia produktif Indonesia meningkat dari 65% pada tahun 2000 menjadi 66,1% pada tahun 2010, dan jumlahnya akan terus meningkat hingga 2025 yang diprediksi mencapai 167 juta jiwa.

Bayangkan mereka ini, usianya produktif, mampu melakukan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan, secara teori mampu membuka lapangan kerja, membantu orang lain, menabung, dan membelanjakannya. Dan jumlahnya tidak main-main, 167 juta orang. Kalau dihitung kasar, seperti menggabungkan seluruh populasi Australia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Kamboja (termasuk para balita dan manulanya). Bayangkan saja salah seorang dari mereka. Perlu smartphone, pulsa, makan di warung dan sesekali di restoran, nonton, beli baju, beli perlengkapan mandi, beli kendaraan, beli rumah, beli perhiasan, perlu terbang ke sana kemari, dan sebagianya. Itu satu orang. Bayangkan kalau 167 juta!

Namun, opportunity ini bisa hilang percuma dan justru menjadi bencana, yakni apabila kualitas penduduk produktif di periode gemilang itu tidak memenuhi syarat bagi pertumbuhan ekonomi yang bermutu.  Saya tidak berani membayangkan, apa jadinya jika sebagian besar penduduk usia produktif tahun 2025, yang diperkirakan mencapai 167 juta orang, berpendidikan rendah, dan lapangan kerja tidak tersedia. Peluang dan opportunity di masa emas ini hilang, dan mungkin takkan pernah datang lagi dalam ratusan tahun ke depan..

Apabila jumlah penduduk usia produktif yang banyak tidak bisa dimaksimalkan manfaatnya akibat kurangnya lapangan kerja, maka selain bisa menimbulkan efek sosial yang sangat buruk nanti, dan hilangnya momentum untuk mengumpulkan kesejahteraan karena sekitar tahun 2050 ketika dependency ratio Indonesia kembali naik jadi 0,73, yakni banyaknya kelompok usia tidak produktif berasal dari kelompok usia tua yang harus ditanggung hidupnya karena tidak melakukan saving ketika terjadi masa gemilang (yang terlewat).

Menurut saya, kuncinya saat ini adalah…bersiap-siaga sepenuhnya. Dengan mendidik anak-anak kita dengan layak, dan mulai menciptakan kondisi dimana lapangan kerja akan makin terbuka bagi generasi “emas” yang…datang 3 tahun lagi.

Selamat bersiap-siap.


Oleh Akhyari Hananto
via www.goodnewsfromindonesia.org


Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

Tuesday, April 2, 2013

DEMOKRAT HABIS.


Setelah Bendahara Umum Partai Nazarudin, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Angelina Sondakh, Anggota Dewan Pembina Partai Hartati Murdaya, Menteri dalam Kabinet Pemerintahan dari Partai Demokrat Andy Malarangeng dan kini Ketua Umum Partai Anas Urbaningrum kena giliran ditetapkan sebagai TERSANGKA KORUPSI. 


Gw percaya mereka mengambil banyak keuntungan dari figur yang menggaung saat itu yaitu SBY, sehingga bisa menempati posisi strategis Anggota DPR RI (Angelina Sondakh & Anas Urbaningrum), menjadi Menteri (Andy Malarangeng) bahkan bisa ekspansi bisnis dengan mudah (Nazarudin & Hartati Murdaya). Ibarat pepatah air susu dibalas air tuba, SBY dan Partai Demokrat dibalas dengan kasus hukum kader-kadernya.

Setelah KPK berhasil menyentuh Ketua Umum Partai Pemenang Pemilu 2009 ini, gw jadi percaya banget kalau Partai Demokrat GAGAL menjalankan janji suci untuk "katakan tidak pada korupsi".

Tapi disisi lain gw juga sadar satu hal, hukum pemberantasan korupsi di Tanah Air kita ini jalan men. 67 Tahun rezim silih berganti, Kapan pernah ada partai yang sedang berkuasa bisa dilucuti satu per satu petinggi partainya? Padahal kita semua tau gak ada Partai yang benar-benar bersih.
Ini semua cuma bisa terjadi di Era Reformasi, bersyukurlah bung!!


di Ibukota Tanah Airku,
22 Februari 2013



Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

Warna Warni Indonesia





Inilah kira-kira wajah Indonesia di 2025 nanti yang berjumlah 58 Provinsi menurut berbagai usulah pemerintah provinsi dan masyarakat, WOW!


Tapi Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah membuat DESAIN BESAR PENATAAN DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2010 - 2025, di dalamnya dirancang pada tahun 2025 mendatang hanya akan ada 11 provinsi baru (Total 44 Provinsi) dari 33.



Kalimantan Utara adalah provinsi baru yang sudah lahir di Oktober 2012 (Provinsi ke-34), dan sedang menyiapkan berbagai infrastruktur untuk bisa ikut menyukseskan Pemiilu tahun depan. Berarti tinggal menunggu 10 provinsi baru lagi.

Sedangkan menurut Kementrian Dalam Negeri, pada Tahun 2025 mendatang jumlah kabupaten/kota akan berjumlah 545 dari saat ini 491 kabupaten/ kota.

Disatu sisi, dengan jumlah daerah yang semakin banyak kepala daerah akan "lebih mampu" memegang dan membangun daerahnya,
tapi disisi lain APBN Nasional jadi super bengkak harus menafkahi provinsi dan kabupaten/kota baru.

Belum lagi Resiko penyelewengan dana yang sampai untuk rakyat semakin bertambah besar.

Jadi menurut gw, penambahan provinsi sah-sah aja asal sejalan dengan supremasi hukum. Perbesar tuh jumlah penyidik KPK dan Gedung Baru KPK nanti harus punya penjara super banyak buat menampung para koruptor.

Ayo bung jadi Kepala Daerahmu..!!
makin banyak lowongan loh..


di Ibukota Tanah Airku,
24 Februari 2013


Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

Bangun pemudi pemuda Indonesia, Tangan bajumu singsingkan untuk negara, Masa yang akan datang kewajibanmu lah, Menjadi tanggunganmu terhadap nusa, Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha jujur dan ikhlas, Tak usah banyak bicara trus kerja keras, Hati teguh dan lurus pikir tetap jernih, Bertingkah laku halus hai putra negri, Bertingkah laku halus hai putra negri. (Pencipta Lirik dan Lagu Bangun Pemudi Pemuda: A. Simanjuntak)