Padamu negeri kami berjanji, Padamu negeri kami berbakti, Padamu negeri kami mengabdi, Bagimu negeri jiwa raga kami. (Pencipta Lirik dan Lagu Bagimu Negeri: Kusbini)

Thursday, June 19, 2014

Koalisi Merah Putih VS Koalisi Indonesia Hebat




Koalisi Merah Putih VS Koalisi Gotong Royong
Menimbang Empat Putra Terbaik bangsa.


Hari-hari menuju Pemilihan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 Juli 2014 semakin hangat. Koalisi Merah Putih besutan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa bertarung sengit melawan Koalisi Indonesia Hebat Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sebelum lebih jauh membahas kelebihan dan kekurangan masing-masing Calon Presiden yang terhormat itu, saya tertarik untuk membahas sedikit fenomena Media Nasional kita belakangan ini. Masing-masing koalisi tersebut ternyata memiliki becking-an Media besar tersendiri, Koalisi Merah Putih yang didukung Abrurizal Bakrie dan Hari Tanoe secara otomatis memberikan keberpihakan pemberitaan Koalisi Merah Putih daripada Koalisi Indonesia Hebat, Sedangkan Koalisi Indonesia Hebat sendiri didukung penuh kekuatan media milik Surya Paloh dan Dahlan Iskan. Berikut kira-kira peta persebaran Kekuatan Media yang dikuasai pemain politik tertentu.

Koalisi Merah Putih
Milik Keluarga Bakrie : TV ONE , ANTV
Milik Keluarga Hari Tanoe : RCTI, MNC TV, GLOBAL TV, Jaringan Radio Tridaya di daerah, Koran Sindo

Koalisi Indonesia Hebat
Milik Keluarga Surya Paloh : Metro TV, Koran Media Indonesia
Milik Keluarga Dahlan Iskan : Koran Jawa Pos Group, TV lokal milik Jawa Pos

Kalau dulu zaman Orde Baru kita malas nonton TVRI karena semua beritanya adalah yang baik-baik saja (tidak berimbang), kini nampaknya berbalik kembali, TVRI dianggap mampu menyajikan pemberitaan yang berimbang, tidak berpihak kepada salah satu pasang Calon Presiden. Bagaimana pun juga, Media adalah instrumen penting tegaknya Demokrasi, karena mereka mampu “menggiring opini publik”. Seperti halnya Amerika, media disana juga secara terang dan lugas memposisikan mereka mendukung Partai Republik atau Partai Demokrat. Jadi, kita sendiri yang harusnya dapat memanfaatkan “sikap kritis yang timpang” pada media tersebut, kita juga perlu mengetahui kekurangan jagoan Calon Presiden kita dari media lawan politiknya, lalu biar kita sendiri yang menyimpulkanya secara objektif, bukan subjektif dari salah satu media pendukungnya.

Kembali ke judul tulisan ini, sejak hasil survei pemilu legislatif banyak dikeluarkan lembaga survei, partai-partai mulai saling merapatkan barisan, melalui lobby-lobby politik sana sini, hingga akhir hasil real count (perhitungan resmi) ditetapkan KPU, barulah peta kekuatan politik indonesia 2014 sampai 2019 mendatang menjadi jelas, kekuatan itu hanya terbagi atas dua kekuatan yaitu;

Koalisi Merah Putih oleh Gerindra, PAN, PPP, PKS, Golkar, PBB dan kader Demokrat.

Koalisi Indonesia Hebat oleh PDIP , NasDem, PKB, Hanura dan PKPI.

Untuk mengingatkan kembali, berikut perhitungan resmi KPU ;
1. Nasdem = 8.402.812 = 6,72%
2. PKB = 11.298.957 = 9,04%
3. PKS = 8.480.204 = 6,79%
4. PDIP = 23.681.471 = 18,95%
5. Golkar = 18.432.312 = 14,75%
6. Gerindra = 14.760.371 = 11,81%
7. Demokrat = 12.728.913 = 10,19%
8. PAN = 9.481.621 = 7,57 %
9. PPP = 8.157.488 = 6,53 %
10. Hanura = 6.579.498 = 5,26%
11. PBB = 1.825.750 = 1,46%
12. PKPI = 1.143.094 = 0,91 %
Tanpa memasukan perhitungan PBB dan PKPI yang kurang dari 3% (tidak lolos Parliamentary Threshold), maka diatas kertas, Koalisi Merah Putih mendapatkan dukungan sekitar 57,64% suara parlemen dan Koalisi Indonesia Hebat didukung oleh 39,97% suara di parlemen.

Saya melakukan riset kecil-kecilan saat melakukan perjalanan darat panjang dari Jakarta sampai Mataram, disana saya banyak melakukan diskusi atau wawancara sederhana dengan rakyat kita, sekedar ingin tahu pandangan dan penilaian mereka terhadap kedua pasang Calon Presiden. Begitu kembali ke Jakarta, saya sempurnakan dengan riset pemberitaan di Media Online, kira-kira berikut resume hasil kajian sederhana saya, semoga dapat membatu teman-teman menemukan orang yang terbaik untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dimulai dari Pasangan Nomor Urut 1 lalu Nomor Urut 2.



PRABOWO SUBIANTO

Kekuatan
  • Latar Belakang pendidikan  : Akademi Militer, Magelang
  • Penialaian Rakyat : Tegas, Berwibawa
  • Lahir dari keluarga terdidik, Ayahnya Prof. Soemitro adalah Menteri Ekonomi yang paling diandalkan Presiden Soeharto, Kakeknya RM Margono Djojohadikusumo adalah salah satu Anggota BPUPKI dan Pendiri Bank BNI.
  • Didukung partai-partai Islam seperti PPP, PKS dan PAN
  • Jenius, IQ yang dipublikasi media adalah 152
  • Lulusan AKABRI terbaik tahun 1974 dan komandan termuda saat mengikuti operasi Tim Nanggala di Timor Timur.
  • Pasukan yang dipimpinnya berhasil menembak Presiden Fretilin, Nicolao Lobato, dalam sebuah operasi khusus di Timor Timur [1976-1978]. Pasukannya pula yang berhasil menyergap Panglima Angkatan Bersenjata Fretilin, Guido Soares, dan anggota Komite Sentral Fretilin, Somotxo, serta Komandan Sektor Fretilin, Koliman.
  • Memimpin operasi pembebasan sandera Mapenduma. Operasi ini berhasil menyelamatkan nyawa 10 dari 12 peneliti Ekspedisi Lorentz '95 yang disekap oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM)
  • Karir Militer yang cemerlang hingga posisi Komandan Jendral Komando Pasukan Khusus.
  • Memiliki pengalaman bergaul di International semasa sekolah di Kuala Lumpur, Zurich, dan London.
  • Pengalaman memimpin Himpunan Kerukunan tani Indonesia (HKTI) dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).
  • Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)
  • Memprakarsai  Tim yang terdiri dari anggota Kopassus, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI untuk mencapai Puncak Tertinggi di Dunia Mount Everest tahun 1997.
  • Cakap dalam berpidato, tersetruktur rapih, bagusnya mudah dipahami dan dicerna isinya, buruknya bisa beresiko tidak dipahami rakyat kecil jika menggunakan istilah pendidikan tinggi.
  • Gaya politik tegas dan keras khas perwira lulusan Akademi Militer
  • Ketua dewan pembina Partai Gerindra



Kelemahan
  • Sebagai mantan Danjen Kopassus, ia kerap dikait-kaitkan dengan kasus penculikan aktivis 1997-1998
  • Ketika ia menyandang pangkat letnan jenderal, ia terkait soal penugasan Satuan Tugas Mawar atau lebih dikenal sebagai Tim Mawar untuk menculik aktivis prodemokrasi. Perintah itu dikirimkan melalui Kolonel Infanteri Chairawan, yang merupakan Komandan Grup 4, dan Mayor Infanteri Bambang Kristiono.
  • Dewan Kehormatan Perwira juga menyebut Prabowo melampaui kewenangan dengan menjalankan operasi pengendalian stabilitas nasional. Operasi itu dilakukan berulang-ulang di Aceh, Irian Jaya (sekarang Papua), dan pengamanan presiden di Vancouver, Kanada, oleh Kopassus. Prabowo juga dinilai bersalah lantaran kerap bepergian ke luar negeri tanpa izin Kasad atau Panglima ABRI.
  • Pemimpin yang masih berbau Orde Baru (Menantu Mantan Presiden Soeharto)
  • Sempat dilarang masuk Amerika Serikat saat hendak menhadiri wisuda putranya di Boston, terkait isu pelanggaran HAM oleh dirinya.
  • Diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Perwira dari Posisi Danjen Kopassus


Ketakutan Rakyat
  • Kembali melakukan penculikan dan pelanggaran HAM
  • Menutup kasus Pelanggaran HAM 1998
  • Karena FPI mendukung Prabowo, ditakutkan akan semakin menjadi-jadi tindakan anarkisnya
  • Karena dekat dengan Hercules, ditakutkan akan membawa kejayaan bagi preman-preman
  • Koalisi yang gemuk akan membuat Kabinet Pemerintahan berisi wakil masing-masing partai pendukung koalisi, atau istilahnya bagi-bagi kursi menteri
  • Menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional yang banyak ditentang kaum reformis



HATTA RAJASA

Kekuatan
  • Latar Belakang pendidikan  : Sarjana Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung, Bandung
  • Berpengalaman di Birokrasi Pemerintah Pusat
  • Satu-satunya tokoh perwakilan Partai Islam yang berlaga di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden nanti.
  • Sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, ia menciptakan Master Plan Percepatan Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, baru kali ini setelah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak digunakan lagi kita memiliki rencana jangka panjang 15 tahun kedepan dengan 6 koridor ekonomi, koridor sumatera sebagai lumbung pangan, koridor kalimantan sebagai lumbung energi, koridor jawa sebagai basis industri dll.
  • Memperjuangkan berlakunya UU Minerba di awal 2014, dimana perusahaan tambang tidak diizinkan lagi ekspor tambang mentah, melainkan minimum harus berupa barang setengah jadi hasil pengolahan di smelter, termasuk freeport dan newmont dipaksa bangun smelter. "Biarkan kita rugi 30 Triliun saat ini, tapi dua tahun kemudian kita bisa untung 270 Triliun" ujarnya di awal tahun 2014.
  • Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)
  • Pemikiran-pemikiran ekonominya sering diistilahkan Hattanomics (Menyerupai istilah Reaganomics, dari presiden Amerika Serikat Ronald Reagan)


Kelemahan
  • Kasus tabrakan putranya Rasyid Rajasa yang dianggap publik belum tuntas.
  • Ketika Hatta Rajasa menjadi Menteri Perhubungan (2004-2007), banyak sekali kasus terjadinya kecelakaan pesawat dan kapal laut  di Indonesia. Diantaranya:
  1. Lion Air Penerbangan JT 538, 30 November 2004, tergelincir dibandara Adi Sumarno Solo, menewaskan 26 orang.
  2. Mandala Airline 91, 5 September 2005, di bandara Polonia, menewaskan 101 orang penumpang dan kru, juga 44 penduduk yang ketiban badan pesawat. Jadi total yang wafat 145 orang
  3. KM Digoel, di laut Arafuru, 8 Juli 2005, kapal tenggelam, total korban 184 orang ditemukan tewas dan hilang
  4. KM Senopati Nusantara, 30 Desember 2006, kapal tenggelam di kepulauan Karimun Jawa, Jawa Tengah, korban 411 tewas dan hilang
  5. Garuda GA 200, 7 Maret 2007 di Bandar Udara Adisucipto Jogja, korban mencapai 22 orang tewas
  6. Adam Air Penerbangan 574, jurusan Jakarta-Surabaya-Menado, 1 Januari 2007, seluruh penumpang diperkirakan tewas dan hilang (102 orang)
  • Ketika menjadi Menteri Perhubungan itu, pada tahun 2006 Kementrian Perhubungan juga diterpa kasus korupsi yang sudah ditangani oleh KPK. Yaitu pengadaan gerbong kereta api dari Jepang. Kasus ini merugikan negara Rp 11 Milyar, dan Dirjen kereta api ditahan oleh KPK.



JOKO WIDODO

Kekuatan
  • Latar Belakang pendidikan  : Sarjana Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
  • Penialaian Rakyat : Sederhana, Merakyat
  • Lahir dari keluarga yang sederhana dan bersahaja
  • Berhasil menjalankan Tata Kota yang baik dengan merelokasi pedagang kecil tanpa menimbulkan konflik sedikitpun
  • Pionir penguasaan teknologi mobil melalui mobil esemka
  • Memberi teladan sebagai pemimpin yang sederhana dengan tidak pernah ambil gaji sebagai Walikota Solo
  • Mengutamakan ekonomi kerakyatan dengan di batasinya investor untuk mendirikan Mall-mall dan lebih mementingkan pasar-pasar tradisional
  • Menyediakan berbagai kebutuhan utama untuk rakyat kecil seperti Rusun dan Kampung Deret
  • Menciptakan sistem baru penyaluran dana pendidikan dan kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat dan Pintar
  • Mengimplementasikan sistem reqruitment baru di Jajaran Pemerintahan DKI Jakarta yang disebut Lelang Jabatan
  • Mendorong meningkatnya fungsi pengawasan oleh Pemerintah yang diistilahkan blusukan
  • Meningkatkan upah minimum provinsi DKI Jakarta secara signifikan
  • Normalisasi waduk pluit, ria-rio, tomang barat, rawa bambon dan kali pesanggrahan
  • Fenomena politik inklusif, bisa dekat dengan rakyat, yang merupakan antithesa dari gaya kepemimpinan eksklusif era SBY yang dalam sepuluh tahun terakhir kerap dinilai tegang.
  • Gaya politik impromptu atau menekankan pada spontanitas, bagusnya bisa lebih ekspresif dalam komunikasinya, buruknya sangat beresiko karena jika jawabannya tidak tepat dapat menuai kontroversi
  • Penghargaan sebagai salah satu Walikota Terbaik Dunia


Kelemahan
  • Belum selesai menjalankan amanah rakyat menjadi Gubernur DKI Jakarta 5 tahun (Baru 2 tahun kurang), padahal beliau pernah berjanji "Katanya saya tidak ingin menyelesaikan lima tahun. Diisukan gitu, untuk apa? Itu biar masyarakat ragu. Oleh sebab itu, dalam gerakan ini saya sampaikan, Jokowi dan Basuki komit untuk memperbaiki DKI dalam lima tahun."
  • Dikait-kaitkan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan dan peremajaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB)
  • Dikait-kaitkan dengan masalah pengadaan proyek bis baru Trans Jakarta yang berkarat
  • Proyek Monorail Jakarta kembali berhenti
  • Jokowi tidak pernah menjabat Posisi Penting/ Level Pusat di Partai
  • Masalah kemacetan dan banjir di Jakarta belum terurai.

Ketakutan Rakyat
  • Menjadi Boneka Megawati, minim pengalaman politik nasional secara partai maupun negara
  • Pemerintahan Jokowi akan banyak digoyang oleh mayoritas anggota DPR RI yang dipegang oleh Kolaisi Merah Putih. Tidak kuatnya Jokowi di parlemen, akan menyulitkan ia dalam menerbitkan UU baru, mengesahkan rencana APBN, memilih Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung dan Hakim Agung, yang kesemuanya harus dengan persetujuan mayoritas anggota DPR RI.
  • Kalangan tokoh Islam dan aktivis-aktivis Islam yang ekstrimis menyesali sikap Jokowi yang meninggalkan pemimpin non Islam di Solo dan Jakarta (jika terpilih jadi Presiden)



JUSUF KALLA

Kekuatan
  • Latar Belakang pendidikan  : Sarjana Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar. Master dari The European Institute of Business Administration, Perancis. Pemegang enam gelar Doktor Honoris Causa
  • Berpengalaman di Birokrasi Pemerintah Pusat
  • Aktif sebagai Ketua PMI
  • Ikut menangani permasalahan Etnis Rohingya langsung ke tempat kejadian.
  • Menciptakan perdamaian di Aceh pada 2005 yang didahului dengan penanganan tsunami Aceh di 2004. Kalla berperan besar dalam negosiasi yang digelar di Helsinki, Finlandia. Ia mengundang tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka, antara lain, ke rumah dinasnya.
  • Pengusaha sukses bersama Badan Usaha Keluarga Kalla (BUKAKA)
  • Piawai mengatasi konflik, seperti di Ambon dan poso.
  • Bekerja cepat, ia adalah tipe orang yang memilih “melabrak” aturan asalkan program lekas terlaksana. “Semua peraturan bisa diubah kecuali kitab suci,” katanya pada 2007.
  • Mendorong penghapusan Subsidi BBM dan dialihkan untuk pembangunan infratruktur, “Subsidi BBM saat ini sudah menggunakan dana hutang dari luar negeri” katanya pada 2011.
  • Mantan Ketua Umum Partai Golkar


Kelemahan
  • Saat menjadi Wapres di era Presiden SBY, Jusuf Kalla kerap bertindak sendiri. Bahkan SBY sempat menyindirnya dengan istilah “Adanya Matahari Kembar”.
  • Usianya yang sudah sangat senior, Usia JK saat ini adalah 72 tahun, bandingkan dengan Jokowi yang baru 52 tahun, selisih usia mereka terpaut 20 tahun. Sedangkan Prabowo 62 tahun dan Hatta 60 tahun. Jika selesai masa jabatan pada 2019, maka usia JK telah 77 tahun.
  • Poin berikutnya bersumber dari TEMPO.CO Senin, 19 Mei 2014 dengan judul “Jadi Cawapres, Ini Daftar Kebijakan Kontroversi JK”. Pengadaan Helikopter Bencana (2006), Sebagai Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, Kalla memerintahkan pembelian 12 helikopter bekas dari Jerman. Tujuannya melancarkan penanganan pascabencana tsunami di Aceh dan Nias. Helikopter jenis BO 105 itu dibeli lewat PT Air Transport Services, perusahaan yang terafiliasi ke Bukaka, grup usaha milik Kalla. Pada November 2006, 12 helikopter tiba di Indonesia, tapi tak bisa langsung dioperasikan. Bea Cukai menyegelnya karena PT Air Transport Services belum membayar pajak impor Rp 2,1 miliar. Pada 7 Desember 2006, SBY menulis memo buat Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan untuk mencabut segel helikopter tersebut. Memo ini dibuat atas permintaan lisan Kalla. JK menganggap pembelian itu tidak bermasalah. “Tidak ada uang negara yang keluar untuk pembelian heli itu,” kata dia.
  • Pembangunan Proyek Jalan Tol (2007), Kantor Wakil Presiden membuat rancangan peraturan baru tentang jalan tol. Semua ruas jalan tol trans-Jawa yang terbengkalai harus “diselamatkan” dengan cara pengalihan konsesi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, penjualan konsesi tak diperbolehkan jika ruas jalan tol belum beroperasi. Draf itu ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri menolak bila proyek tol yang terkatung-katung diteruskan dengan cara merevisi peraturan. Kalla jalan terus dengan memutuskan pengalihan konsesi cukup dengan dasar surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Maka, salah satu pemegang konsesi, PT Lintas Marga Sedaya, menjual sahamnya ke Expressway Berhad, perusahaan Malaysia. Lintas Marga adalah konsorsium yang antara lain dimiliki oleh PT Bukaka Teknik Utama.
  • Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (2007), Pembangkit listrik berkapasitas total 10 ribu megawatt ini rencananya digerakkan oleh Konsorsium Bangun Listrik Nasional yang terdiri atas PT Bukaka Teknik Utama, PT Bakrie & Brothers, PT Medco Energi, PT Inti Karya Persada Teknik milik Bob Hasan, dan PT Tripatra milik Iman Taufik (pemilik tak langsung PT Bumi Resources). Pembiayaannya akan dikucurkan pemerintah lewat penerbitan surat utang US$ 2,5 miliar per tahun selama tiga tahun. Menurut Kalla, untuk mempercepat proyek, tender perlu diubah menjadi lebih sederhana: hanya melihat performa perusahaan. “Tendernya pun harus crashprogram. Kalau tidak begini, potensi kerugian per hari mencapai lebih dari Rp 100 miliar,” ujar Kalla. Sri Mulyani tak setuju pendanaan proyek ini karena dibiayai dana asing. Kalla punya komentar sendiri, “Presiden dan wakil presidenlah yang akan menanggung risiko, bukan menteri.”
  • Suspensi Saham Bakrie (2008), Bursa Efek Indonesia pada 7 Oktober 2008 menyetop perdagangan enam emiten dari Grup Bakrie, yakni PT Bumi Resources Tbk, PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk, PT Bakrieland Development Tbk, PT Bakrie & Brothers Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, dan PT Bakrie Telecom Tbk. Sebelum disuspen, harga saham perusahaan tersebut sedang menukik. Sepuluh hari kemudian BEI mencabut suspensi untuk Bakrie Sumatera, Bakrieland, dan Bakrie Telecom. Pada awal November, bursa juga mencabut suspensi Bumi Resources. Akibatnya, harga saham perseroan kian melorot. Kalla berang dengan pencabutan suspensi itu. Menurut dia pemerintah perlu memperpanjang suspensi saham PT Bumi Resources dengan dalih melindungi pengusaha nasional. “Masak, Bakrie hanya sedikit dibantu satu-dua hari tidak boleh?”


Lalu siapakah yang pantas menjadi Lambang Negara kita selanjutnya menurut anda? selain menjadi Lambang Negara, Kepala negara juga akan menjadi Kepala Pemerintahan. Jika di Negara Sistem Parlementer Kepala Negara biasanya adalah Raja atau Ratu, dan Kepala Pemerintahannya adalah Perdana Menteri, lain halnya di Indonesia yang menganut Sistem Presidensial, dimana Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan adalah satu orang yang sama yaitu, Presiden. Jadi pilihan anda sungguhlah penting.

Melihat kekuatan dan kelemahan masing-masing putra-putra terbaik bangsa diatas, semakin menjelaskan bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna, masing-masing punya kekuatan, masing-masing punya kelemahan. Mungkin benar jika tidak ada yang sama persis idealnya seperti yang kita mau. Tapi tidak memilih itu bukan pilihan, tidak memilih itu lepas tanggung jawab. Pasti ada yang terbaik dari mereka berempat, dan pasti ada yang sedikit mewakili pandangan dan pemikiran anda untuk Indonesia sampai 2019 nanti.

Saya sudah punya penilaian sendiri, dan punya pembelaan atas kelemahan-kelemahan masing-masing dari mereka, mungkin anda juga punya. Saya sangat suka dan mendukung pada keempat putra terbaik bangsa itu, namun saya harus menempatkan pilihan saya pada "Masa Indonesia Saat Ini", siapa yang paling tepat, cocok dan dibutuhkan negara saat ini menurut saya sendiri. Jika pun pilihan saya tidak menang, saya sangat ikhlas, dan mendukung Presiden terpilih, karena memang mereka berempat adalah yang terbaik yang Indonesia miliki saat ini.

Masih Kurang?
Berikut link KebijakanEkonomi Calon Presiden & Wakil Presiden

Jakarta, 20 Juni 2014

Oleh Tubagus Aryandi Gunawan

Sumber Berita :
www.tempo.co
www.kompas.com
www.detik.com
www.kompasiana.com


Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

Kebijakan Ekonomi Calon Presiden & Wakil Presiden

Kebijakan Ekonomi Prabowo - Hatta

Dikutip dari;
"Ini Dia Visi Kebijakan Ekonomi Prabowo-Hatta"
Hidayat Setiaji - detikfinance
Selasa, 20/05/2014 10:30 WIB

Jakarta -Kemarin, 2 pasang calon presiden-wakil presiden sudah mendeklarasikan diri. Salah satunya adalah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PPP, PKS, dan PBB.

Pasangan ini telah merilis visi-visi kebijakan ekonomi yang akan dijalankannya. Berikut adalah rangkumannya seperti dikutip detikFinance berdasarkan dokumen berjudul Agenda dan Program Nyata untuk Menyelamatkan Indonesia dari Prabowo-Hatta di Jakarta, Selasa (20/5/2014):
1. Meningkatkan pendapatan per kapita dari Rp 35 juta per tahun menjadi minimal Rp 60 juta per tahun dengan pertumbuhan ekonomi 7% per tahun.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan pendapatan yang diukur dari gini ratio ditargetkan menuju 0,31 dari saat ini 0,41. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga ditingkatkan dari 75 menjadi 85.
3. Meningkatkan daya serap tenaga kerja menuju 2 juta lapangan kerja per tahun melalui perbaikan irigasi dan infrastruktur untuk industri pengolahan yang pada karya dan pembukaan lahan pertanian baru. Kemudian menjadikan BUMN yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian sebagai lokomotif kebangkitan dan kedaulatan ekonomi.
4. Membangun industri pengolahan untuk menguasai nilai tambah bagi perekonomian nasional yang dilakukan dengan cara reformasi pengelolaan sumber daya alam dan industri, mempercepat pengembangan industri hilir pengolahan sumber daya mineral, melanjutkan renegosiasi kontrak-kontrak pertambangan dan migas yang belum cukup berkeadilan dan memprioritaskan kontrak-kontrak yang telah berakhir untuk entitas bisnis nasional, serta meningkatkan pembangunan dan daya saing industri hilir kelapa sawit, karet, kakao, bubur kayu dan kertas, serta produk primer lainnya.
5. Membangun dan mengembangkan industri transportasi nasional.
6. Mengambil kebijakan proaktif dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, melalui pengurangan risiko instabilitas dari internal maupun eksternal sektor keuangan.
7. Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Keuangan yang terintegrasi dengan pariwisata, properti, pendidikan, industri kreatif, jasa-jasa dan ritel komersial. Investasi pemerintah dianggarkan sekitar US$ 2,25-3 miliar selama 7 tahun.




Kebijakan Ekonomi Jokowi - JK

Dikutip dari;
Ini Visi dan Misi Jokowi-JK di Bidang Ekonomi
Angga Aliya - detikfinance
Rabu, 21/05/2014 07:40 WIB

Di bidang ekonomi, Jokowi-JK menilai banyak kelemahan yang terjadi saat ini. Hal tersebut bisa dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup, serta ketergantungan akan pangan dan energi dari negara lain.
Pemerintah hingga saat ini belum mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar. Harapan penguatan sendi-sendi ekonomi menjadi semakin jauh dan negara tidak mampu memberikan jaminan kualitas hidup bagi rakyat. Pemerintah pun dinilai melanggengkan ketergantungan atas utang luar negeri dan penyediaan pangan.
Oleh karena itu, pasangan ini mengedepankan pemikiran Tri Sakti dari Bung Karno yang salah satunya adalah berdikari dalam bidang ekonomi. Ini diwujudkan dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam produksi serta distribusi nasional. Negara diharapkan memiliki karakter kuat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warganegara.
Berdikari dalam hal ekonomi, lanjut Jokowi-JK, bukan berarti defensif atau menutup diri dari dunia luar. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling bergantung senantiasa berubah, baik konstelasinya, perkembangannya, maupun nilai-nilai dasar yang mempengaruhinya.

Kaji Merger Hingga Penghapusan Daerah Otonom

Dalam hal pembangunan, Jokowi-JK memilih membangun Indonesia dari pinggiran. Artinya, pembangunan harus dimulai dari daerah dan desa.
"Kami akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi membantu daerah-daerah yang kapasitasnya belum cukup memadai. Pada akhirnya, ini akan memperkuat daya saing Indonesia secara global," sebut dokumen itu.
Desentralisasi, lanjut Jokowi-JK, juga akan menjadi ujung tombak pengelolaan pemerintahan. "Kami akan melakukan reformasi hubungan keuangan pusat dengan daerah," jelas dokumen itu.
Jokowi-JK pun berjanji akan melakukan pemerataan antar wilayah, antara Jawa dengan luar Jawa, bagian barat dengan timur, atau desa dengan kota. "Kami akan mendorong daerah untuk untuk melakukan pemotongan biaya rutin dan lebih banyak mengalokasikan untuk pelayanan publik," jelas pernyataan mereka dalam dokumen
Pemerintah pusat, tambah Jokowi-JK, akan berfungsi sebagai pembina dan pengawas termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pelayanan. "Kami juga mendorong kemungkinan penggabungan maupun penghapusan daerah otonom setelah melalui proses pembinaan, monitoring, dan evaluasi."

Janji Bangun 2.000 Km Jalan, 10 Pelabuhan, dan 10 Bandara

Salah satu program yang diusung pasangan ini adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional. Untuk itu, ada sejumlah agenda yang dijanjikan.
Pertama adalah membangun jalan baru sepanjang 2.000 km. Selain itu, Jokowi-JK juga berjanji akan memperbaiki jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Kedua adalah membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama. Selain pelabuhan, Jokowi-JK juga punya program untuk membangun 10 bandara baru dan memperbaiki yang sudah ada.
Ketiga adalah membangun pasar tradisional. Jokowi-JK berjanji akan membangun 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasi yang ada.
Keempat adalah menciptakan pelayanan investasi dan perizinan satu pintu. Proses perizinan ditargetkan dipangkas menjadi maksimal 15 hari. Selain itu, Jokowi-JK juga menjanjikan insentif fiskal dan non fiskal untuk mendoorng investasi di sektor hulu-menengah.
Kelima adalah mendirikan Bank Pembangunan dan Infrastruktur. Ini dilakukan untuk mengatasi masalah pembiayaan dalam proyek-proyek infrastruktur.
"Kami juga akan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memiliki peluang besar seperti industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata," sebut dokumen itu.

Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi menjadi salah satu kampanye utama dari duet ini. Untuk itu, Jokowi-JK berjanji akan menggerakkan sektor-sektor strategis untuk mendukung perekonomian nasional.
Di bidang pertanian, kemandirian bisa terwujud melalui beberapa program. Pertama adalah perbaikan irigasi rudak dan pembangunan jaringan irigasi di 3 juta hektar sawah.
Kedua adalah mencetak 1 juta hektar lahan sawah baru di luar Jawa. Ketiga adalah pendirian Bank Petani dan UMKM.
Keempat adalah membangun gudang dengan fasilitas pasca panen di setiap sentra produksi. Kelima, pemulihan kualitas kesuburan lahan.
Sementara untuk kemandirian energi, Jokowi-JK punya sejumlah program. Pertama adalah pengurangan impor minyak dengan meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi dalam negeri.
Kedua adalah dengan peningkatan efisiensi BUMN penyedia energi seperti Pertamina, PLN, dan PGN. Keempat adalah pembangunan pipa gas. Kelima adalah pengembangan energi terbarukan.
"Kami juga akan mengutamakan pemakaian batu bara dan gas untuk meningkatkan produksi listrik guna melayani kebutuhan rumah tangga dan industri," sebut dokumen itu.
Sedangkan untuk kedaulatan di bidang keuangan, ini lah program Jokowi-JK. Pertama adalah memperluas inklusi keuangan, minimal 50% penduduk bisa mengakses lembaga keuangan.
Kedua adalah mencapai tax ratio menjadi 16% terhadap PDB. Ketiga adalah pengurangan utang pemerintah. Keempat adalah pengetatan penjualan saham bank nasional kepada investor asing.

Produksi Perikanan Naik 4 Kali Lipat

"Kami berkomitmen untuk pembangunan ekonomi maritim, pertama melalui peningkatan kapasitas dan pemberian akses sumber modal melalui bank pertanian," sebut dokumen tersebut seperti dikutip Selasa (20/5/2014).
Kedua, Jokowi-JK juga berjanji untuk membangun 100 sentra perikanan sebagai tempat pelelangan terpadu dengan penyimpanan dan pengolahan produk perikanan.
"Ketiga, kami berkomitmen dalam pemberantasan illegal, unregulated, dan unreported fishing. Kami juga berkomitmen mengurangi intensitas penangkapan ikan di kawasan overfishing," papar dokumen itu.
Kempat, Jokowi-JK berjanji untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan di pesisir pantai dan laut. Kelima, meningkatkan luas konservasi perairan yang dalam 5 tahun mendatang menjadi 17 juta hektar.
Keenam adalah penerapan best aqua-culture practices untuk komoditas unggulan. Kedelapan, mendesain ulang wilayah pesisir untuk mendukung kinerja pembangunan maritim.
"Kami berkomitmen meningkatkan produksi perikanan menjadi sekitar 40-50 juta ton pada 2019," tegas dokumen itu.

Target Kemiskinan Tersisa 5-6% pada 2019

Jokowi-JK berkeyakinan, pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan pembangunan di daerah. Hal tersebut tertuang dalam dokumen berjudul 'Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian' yang merupakan misi, visi, dan program aksi Jokowi-JK.
"Kami berkomitmen untuk membangun perimbangan pembangunan kawasan. Pertama melalui pembangunan fasilitas produksi, pendidikan, kesehatan, pasar tradisional, dan sebagainya," sebut dokumen itu seperti dikutip Selasa (20/5/2014).
Langkah kedua adalah redistribusi kepemilikan aset (seperti lahan) dan implementasi persaingan usaha yang sehat. Ketiga adalah peningkatan akses penduduk miskin pada pendidikan formal dan pelatihan keterampilan secara gratis.
Keempat adalah evaluasi komponen Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih dapat mencerminkan pemerataan, bukan sekedar perhitungan anggaran. Kelima adalah peningkatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan.
Keenam adalah implementasi pelayanan dasar yang prima melalui pembangunan 50.00 rumah sehat dan mengembangkan 6.000 puskemas dengan fasilitas rawat inap. Ketujuh adalah implementasi jaringan sosial nasional secara merata.
Kedelapan adalah pemberian subsidi pangan, ketersediaan air bersih, menjaga daya beli masyarakat dan menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok, serta penciptaan pasar bagi produksi usaha mikro.



Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

Jadwal Debat Capres - Cawapres

1. 9 Juni 2014
Debat capres-cawapres:
Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih, dan Kepastian Hukum
(Disiarkan SCTV,Indosiar, dan BeritaSatu)

2. 15 Juni 2014
Debat capres: Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
(Disiarkan Metro TV dan Bloomberg)

3. 22 Juni 2014
Debat capres: Politik Internal dan Ketahanan Nasional
(Disiarkan TV One dan ANTV)

4. 29 Juni 2014
Debat cawapres: Pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEK (Disiarkan RCTI dan MNCTV)

5. 5 Juli 2014
Debat capres-cawapres: Pangan, Energi, dan Lingkungan

(DisiarkanTVRI dan Kompas TV)

Sumber : www.tempo.co


Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

Bangun pemudi pemuda Indonesia, Tangan bajumu singsingkan untuk negara, Masa yang akan datang kewajibanmu lah, Menjadi tanggunganmu terhadap nusa, Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha jujur dan ikhlas, Tak usah banyak bicara trus kerja keras, Hati teguh dan lurus pikir tetap jernih, Bertingkah laku halus hai putra negri, Bertingkah laku halus hai putra negri. (Pencipta Lirik dan Lagu Bangun Pemudi Pemuda: A. Simanjuntak)