Padamu negeri kami berjanji, Padamu negeri kami berbakti, Padamu negeri kami mengabdi, Bagimu negeri jiwa raga kami. (Pencipta Lirik dan Lagu Bagimu Negeri: Kusbini)

Monday, July 7, 2014

Sistem Bernegara Terbaru Negaramu



Dari buku "Selalu Ada Pilihan" setebal 824 halaman yang baru selesai saya baca, SBY menuliskan "resume-nya" dalam menjalani pemerintahan selama 9 tahun dengan semua aturan (Undang-undang) baru produk Reformasi, seperti UU yang mengatur Jabatan maksimal 2 periode, UU yang memenggal kewenangan Presiden, mau bikin UU baru kini harus dengan persetujuan DPR RI, mau angkat Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Hakim Agung aja harus persetujuan DPR RI, mau bikin APBN harus persetujuan DPR RI, sampai-sampai mau menyatakan PERANG ke negara lain dan menyatakan DAMAI juga harus persetujuan DPR RI. Lahirnya lembaga-lembaga pengawas baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY). SBY bahkan sampai menyebutkan saat ini Indonesia bukan lagi menganut Sistem Pemerintahan PRESIDENSIAL, tapi Sistem Pemerintahan SEMI-PARLEMENTER. Oleh sebab inilah SBY selalu dianggap lamban, karena memang sistemnya sekarang sangat sulit bukan main untuk dapat bertindak sendiri (Seperti era Soekarno dan Soeharto). Jika tetap ada Presiden yang berlagak otoriter dengan mengeluarkan Dekrit untuk membubarkan saja DPR RI, alamat bisa berakhir seperti Gusdur. Jadi menurut saya, ketakutan akan munculnya kembali Zaman Otoritarian (Sebutan SBY dalam bukunya untuk menjelaskan Era Orde Baru) adalah sangat amat sulit.

Dengan uraian panjang diatas, peran DPR RI menjadi sangat sangar dan berkuasa menjegal segala keinginan Presiden RI. Menurut pandangan saya, walau pun Presiden RI adalah pilihan rakyat langsung bukan oleh MPR RI (DPR RI + DPD RI), tetap saja sang Presiden membutuhkan dukungan suara Anggota DPR RI.

Ada logika sederhana yang ingin saya sampaikan pada sistem Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) yang Indonesia jalankan saat ini, boleh setuju ataupun tidak. Logika sederhana tentang bagimana interaksi yang kita pilih di Pileg (DPR RI) kemaren dan Pilpres (Presiden RI) esok,

Kalau saya pilih Partai A dan Partai A ada di kelompok Koalisi No 1 beserta partai B,C, dan D, lalu ternyata saya pilih Presiden yang diusung Koalisi No 2 oleh Partai E,F,G, H,


Hal ini jadi ganjil ketika Presiden yang menang adalah Koalisi No 2, dan Koalisi No 1 otomatis jadi oposisi yang tugas utamanya adalah untuk mengawasi Pemerintah, tapi kenyataannya bisa banyak menjegal program-program pemerintah usulan Presiden RI, tidak setuju pengangkatan Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Hakim Agung usulan presiden ke DPR, mempersulit lolosnya UU baru usulan Presiden RI ke DPR RI, mempersulit R-APBN usulan Pemerintah RI ke DPR RI yang semuanya kini harus disetujui oleh DPR RI. Hal ini semakin mungkin terjadi jika Koalisi Presiden RI terpilih kecil jumlah anggota di DPR RI (minoritas). 

Kesimpulan yang saya maksud dari analogi sederhana diatas,
"Jika kita pilih Presiden RI yang "bersebrangan koalisinya" dengan partai yang sudah kita pilih, sama saja kita menempatkan Anggota DPR RI yang akan menyulitkan kinerja Presiden RI pilihan kita." Lucu kan.

Sedikit juga saya ingin bercerita tentang perjalanan Demokrasi Indonesia yang sudah on the right track, banyak sekali negara yang iri dengan "mulusnya" transformasi Indonesia. (Terutama timur tengah, dan ASEAN)

Untuk mengingatkan kita semua, bahwa sejak Indonesia merdeka, kita belum pernah punya Presiden RI yang "turun sesuai masa jabatannya", Soekarno berkuasa 22 tahun dijatuhkan 1966, Soeharto berkuasa 32 tahun dijatuhkan 1998, Habibie berkuasa 1,5 tahun (melanjutkan), Gusdur berkuasa 2 tahun dijatuhkan 2001, Megawati berkuasa 3 tahun (melanjutkan) semua seperti  menjadikan Indonesia sebagai mainan.

Baru era 10 tahun pemerintahan SBY kali ini, tatanan jalannya Pemerintahan Demokrasi khas negara maju dijalannkan, ia bukan saja menjadi Presiden RI pertama pilihan langsung Rakyat Indonesia pada 2004, namun juga Presiden RI pertama yang akan turun "sesuai masa jabatannya" pada 2014. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2014, akan ada tradisi baru seperti upacara "red carpet" oleh TNI dan Polri menyambut Presiden  RI terpilih di Istana Merdeka. Baru kali ini terjadi "estafet kepemimpinan" yang baik, tidak seperti Soekarno - Soeharto yang bermusuhan, Soeharto - Habibie yang dingin, Megawati - SBY yang super beku, jangan kan untuk ada "Sertijab". Padahal di kementerian/ dinas saja ada "Serah terima jabatan" yang baik antara Pejabat lama dan Pejabat baru. Sekedar untuk berbagi pengalaman, memberi tahu apa tantangan kedepan, apa yang belum selesai, bahkan bisa menjadi ajang untuk memberi masukan dan saran.

Saya bangga banget sama Demokrasi Indonesia, Rakyat Amerika saja belum memilih langsung Presiden mereka.

Pilpres kali ini juga meningkatkan political knowledge & mengembalikan awareness rakyat atas posisi indonesia terkini di segala bidang.

Semoga Demokrasi Indonesia makin maju.


Jakarta, 7 Juli 2014

Oleh Tubagus Aryandi Gunawan

Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

1 comments:

bella putri said...

Agen Bola
Agen SBOBET
Agen Judi
Bonus
Prediksi Bola Jitu
Pendaftaran

Post a Comment

Bangun pemudi pemuda Indonesia, Tangan bajumu singsingkan untuk negara, Masa yang akan datang kewajibanmu lah, Menjadi tanggunganmu terhadap nusa, Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha jujur dan ikhlas, Tak usah banyak bicara trus kerja keras, Hati teguh dan lurus pikir tetap jernih, Bertingkah laku halus hai putra negri, Bertingkah laku halus hai putra negri. (Pencipta Lirik dan Lagu Bangun Pemudi Pemuda: A. Simanjuntak)